Permendagri Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
File Download
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Diunduh 538 Kali
DOWNLOADPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Diunduh 254 Kali
DOWNLOADUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Diunduh 240 Kali
DOWNLOADPeraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah
Diunduh 396 Kali
DOWNLOADPermenpan 41 Tahun 2018 ditetapkan oleh Menteri PAN RB SYAFRUDDIN pada tanggal 6 September 2018. Permenpan RB tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di lingkungan Instansi Pemerintah ini ditetapkan dalam rangka keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan. Selain itu juga mengingat Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti. Dalam Permenpan 41 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Diunduh 495 Kali
DOWNLOADTUTORIAL Untuk link you tube dapat di download https://youtu.be/nnV5afewPbI?list=PLKdDWMUcShnvpfIEl0SVpVQ4EAUOTnx40 https://youtu.be/7y1iwLWNmYo?list=PLKdDWMUcShnvpfIEl0SVpVQ4EAUOTnx40
Diunduh 4743 Kali
DOWNLOADAplikasi yang di buat untuk pengaduan ,tentang hal-hal yang dianggap tidak standar, untuk alamat web a sendiri http://laporbup.kebumenkab.go.id
Diunduh 337 Kali
DOWNLOADPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah penjabaran dari Pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seperti halnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat banyak idiom-idiom baru dalam tata kelola pegawai negeri sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 juga menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Diunduh 269 Kali
DOWNLOADUndang-Undang ini mengatur aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.
Diunduh 298 Kali
DOWNLOADsistem akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan karangsambung
Diunduh 320 Kali
DOWNLOAD